FRESIDEN REPUBLIK ]NDONESIA -53Pasal 96 Pemutusan Akses dilakukan terhadap Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dengan klasifikasi: a. melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan; b. meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum; dan c. memberitahukan cara atau menyediakan Akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 97 (1) Masyarakat dapat mengajukan permohonan pemutusan Akses Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 kepada Menteri. (21 Kementerian atau l,embaga terkait berkoordinasi dengan Menteri untuk pemutusan Akses Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96. (3) Aparat penegak hukum dapat meminta pemutusan Akses Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 kepada Menteri. (4) Lembaga peradilan dapat memerintahkan pemutusan Akses Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 kepada Menteri. (5) Ketentuan mengenai tata cara permohonan pemutusan Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri. Pasal 98 (1) Penyelenggara Sistem Elektronik wajib melakukan pemutusan Akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96. (2) Penyelenggara . . SK No 011735 A .

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents