u
PRESIDEN
K INDONESIA
-54(21
Penyelenggara Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) mencakup penyelenggara jasa Akses
internet, penyelenggara jaringan dan jasa
telekomunikasi, penyelenggara konten,
dan
penyelenggara tautan yang menyediakan jaringan lalu
lintas Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen
Elektronik.
(3) Penyelenggara Sistem Elektronik yang tidak melakukan
pemutusan Akses dapat dikenakan pertanggungjawaban
hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.
(41 Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewajiban
pemutusan Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dengan Peraturan Menteri.
Pasal 99
(1) Pemerintah menetapkan Instansi atau institusi yang
memiliki Data Elektronik strategis yang wajib dilindungi.
(21 Instansi atau institusi yang memiliki Data Elektronik
strategis yang wajib dilindungi sebagaimana dimaksud
pada ayat (l ), meliputi:
a. sektoradministrasi pemerintahan;
b. sektor energi dan sumber daya mineral;
c. sektortransportasi;
d. sektor keuangan;
e. sektor kesehatan;
f. sektor teknologi informasi dan komunikasi;
g. sektor pangan;
h. sektor pertahanan; dan
i. sektor lain yang ditetapkan oleh Presiden.
(3) Instansi atau institusi yang memiliki Data Elektronik
strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
membuat Dokumen Elektronik dan rekam cadang
elektroniknya serta menghubungkannya ke pusat data
tertentu untuk kepentingan pengamanan data.
(41 Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban membuat
Dokumen Elektronik dan rekam cadang elektroniknya
serta menghubungkannya ke pusat data tertentu
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam
peraturan kepala lembaga yang membidangi urusan
keamanan siber.
BAB
SK No011736 A
IX.
.
.
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents