PRESIDEN
PUBLIK TNDONESIA
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 71 TAHUN 2019
TENTANG
PEI{YELENGGARAAN SISTEM DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
I.
UMUM
Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengamanatkan pengaturan
lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah, yakni pengaturan mengenai
Lembaga Sertifikasi Keandalan, Tanda Tangan Elektronik, Penyelenggara
Sertifikasi Elektronik, Penyelenggara Sistem Elektronik, Penyelenggaraan
Transaksi Elektronik, penyelenggara Agen Elektronik, dan pengelolaan
Nama Domain telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun
2Ol2 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Namun,
Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2Ol2 tentang Penyelenggaraan
Sistem dan Transaksi Elektronik perlu disesuaikan dengan perkembangan
teknologi dan kebutuhan masyarakat.
Penetapan Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan pula untuk
mengatur lebih lanjut beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor
19 Tahun 2O16 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1l Tahun
2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dibentuk untuk
menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang
lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan
keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.
Beberapa ketentuan yang diperlukan pengaturan lebih lanjut yaitu:
a. kewajiban bagi setiap
Penyelenggara
'Sistem Elektronik untuk
menghapus Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang
tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan Orang
yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan; dan
b. peran Pemerintah dalam memfasilitasi pemanfaatan
Teknologi
Informasi dan Transaksi Elektronik, melindungi kepentingan umum
dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi
Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban
umum, dan mencegah penyebarluasan dan penggunaan Informasi
Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang
dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Materi
SK No011740 A
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents