FRESIDEN
REPUBLIK TNDONESIA
-51
b
c.
d.
-
pengembangan dan penyelenggaraan fasilitas forensik
Teknologi Informasi;
penyelenggaraan sertifikasi elektronik induk;
penyelenggaraan pusat data dan pusat pemulihan
bencana nasional secara terpadu dalam rangka
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang berbasis
elektronik;
e. sarana pengamanan Sistem Elektronik untuk
f.
g.
pencegahan serangan terhadap infrastruktur informasi
vital pada sektor strategis;
sarana penitipan atau penyimpanan kode sumber dan
dokumentasi atas perangkat lunak untuk Instansi; dan
sarana lain yang diperlukan untuk memfasilitasi
pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi
Elektronik berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.
Pasal 93
(1)
Promosi dan edukasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 91 huruf d dilalsanakan oleh Instansi sesuai
dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan
pemanfaatan Teknologi Informasi
dan
Transaksi
kreatif,
Elektronik yang arnan, beretika, cerdas,
produktif, dan inovatif.
(21 Pelaksanaan promosi dan edukasi dapat melibatlan
pemangku kepentingan termasuk masyarakat dan/atau
pegiat Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.
Pasal 94
(1)
Peran Pemerintah untuk melindungi kepentingan umum
dari segala jenis gangguan sebagai
akibat
penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi
Elektronik yang mengganggu ketertiban umum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf b meliputi:
a. penetapan strategi keamanan siber nasional yang
merupakan bagian dari strategi keamanan nasional,
termasuk pembangunan budaya keamanan siber;
b. pengaturan standar keamanan informasi;
c. pengaturan . .
SK No 011733 A
.
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents