PRESIDEN REPUELIK TNDONESIA -56Pasal 101 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif dan pengajuan keberatan atas pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Menteri. BAB X KETENTUAN PERALIHAN Pasal 102 (1) Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Penyelenggara Sistem Elektronik yang telah beroperasi sebelum diundangkannya Peraturan Pemerintah ini, wajib menyesuaikan diri dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. (21 Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Publik yang telah beroperasi sebelum diundangkannya Peraturan Pemerintah ini, wajib menyesuaikan diri ketentuan Pasal 20 ayat tahun. (21 dalam dengan jangka waktu 2 (dua) BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 103 (1) Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2Ol2 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Peraturan Pemerintah ini. (21 Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2Ol2 t.enr.ang Sistem dal Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 104 Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar SK No 011738 A

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents