PRESIDEN
REPUELIK TNDONESIA
-56Pasal 101
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi
administratif dan pengajuan keberatan atas pengenaan
sanksi administratif diatur dalam Peraturan Menteri.
BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 102
(1) Pada saat Peraturan
Pemerintah ini mulai berlaku,
Penyelenggara Sistem Elektronik yang telah beroperasi
sebelum diundangkannya Peraturan Pemerintah ini,
wajib menyesuaikan diri dengan ketentuan Pasal 6 ayat
(1) dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
(21 Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku,
Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Publik yang
telah beroperasi sebelum diundangkannya Peraturan
Pemerintah
ini, wajib menyesuaikan diri
ketentuan Pasal 20 ayat
tahun.
(21 dalam
dengan
jangka waktu 2 (dua)
BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 103
(1) Pada saat Peraturan
Pemerintah ini mulai berlaku,
peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah
Nomor 82 Tahun 2Ol2 tentang Penyelenggaraan Sistem
dan Transaksi Elektronik dinyatakan tetap berlaku
sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan
yang baru berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
(21 Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku,
Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2Ol2 t.enr.ang
Sistem dal Transaksi Elektronik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 189, Tambahan l,embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5348) dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.
Pasal 104
Peraturan Pemerintah
ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar
SK No 011738 A
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents