PRESIDEN REFUELIK TNDONESIA -55BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 100 (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4, Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 6 ayat (1), Pasal 9 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 14 ayat (1) dan ayat (5), Pasal 15 ayat (1), Pasal 17 ayat(41, Pasal 18 ayat (1), Pasal 21 ayat(21 dan ayat (3), Pasal22 ayat (1), Pasal 23, Pasal 24 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 25, Pasal 26 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), Pasal 29, Pasal 30 ayat (1), Pasal 31, Pasal 32 ayat (1) dan ayal(21, Pasal 33, Pasal 34 ayat (1), Pasal 37 ayat (1) dan ayat(2), Pasal 38 ayat (3), Pasal 39 ayatl2), Pasal 40 ayat (1) dan ayat (21, Pasal 42 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 51 ayat (l), Pasal 53 ayat (3), Pasal 55 ayal(21, Pasal 63 ayat (3), Pasal 64 ayat (1), Pasal 69 ayat (1), Pasal 82 ayat(71, Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 87 ayat (2), dan Pasal 98 ayat (1), dikenai sanksi administratif. (21 Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. b. c. d. e. teguran tertulis; denda administratif; penghentian sementara; pemutusan Akses; dan/atau dikeluarkan dari daftar. (3) Sanksi administratif diberikan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d dilakukan melalui koordinasi dengan pimpinan Kementerian atau Lembaga terkait. (5) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak menghapuskan tanggung jawab pidana dan perdata. Pasal 1O1 SK No011737 A ...

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents