FRESIDEN REPUBLIK TNDONESIA -51 b c. d. - pengembangan dan penyelenggaraan fasilitas forensik Teknologi Informasi; penyelenggaraan sertifikasi elektronik induk; penyelenggaraan pusat data dan pusat pemulihan bencana nasional secara terpadu dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang berbasis elektronik; e. sarana pengamanan Sistem Elektronik untuk f. g. pencegahan serangan terhadap infrastruktur informasi vital pada sektor strategis; sarana penitipan atau penyimpanan kode sumber dan dokumentasi atas perangkat lunak untuk Instansi; dan sarana lain yang diperlukan untuk memfasilitasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan. Pasal 93 (1) Promosi dan edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf d dilalsanakan oleh Instansi sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi kreatif, Elektronik yang arnan, beretika, cerdas, produktif, dan inovatif. (21 Pelaksanaan promosi dan edukasi dapat melibatlan pemangku kepentingan termasuk masyarakat dan/atau pegiat Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 94 (1) Peran Pemerintah untuk melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf b meliputi: a. penetapan strategi keamanan siber nasional yang merupakan bagian dari strategi keamanan nasional, termasuk pembangunan budaya keamanan siber; b. pengaturan standar keamanan informasi; c. pengaturan . . SK No 011733 A .

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents