FRESIDEN
REPUBLIK INDONESTA
-52-
c. pengaturan penyelenggaraan
d.
pelindungan
infrastruktur informasi vital;
pengaturan manajemen risiko penyelenggaraan
Sistem Elektronik;
e. pengaturan sumber daya manusia
dalam
penyelenggaraan pelindungan Sistem Elektronik;
f. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan
pelindungan infrastruktur informasi vital;
g. pembinaan dan pengawasan manajemen risiko
penyelenggaraan Sistem Elektronik;
h. pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia
dalam penyelenggaraan pelindungan Sistem
Elektronik;
i. penyelenggaraan pengdmanan Informasi Elektronik;
j. penyelenggaraan penanganan insiden keamanan
informasi;
k. penyelenggaraan penanganan tanggap darurat; dan
l. fungsi lain yang diperlukan untuk melindungi
kepentingan umum dari segala jenis gangguan.
(21 Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilaksanakan melalui kerja sama dengan pihak lain.
Pasal 95
Peran Pemerintah untuk melakukan pencegahan
penyebarluasan dan penggunaan Informasi Elektronik
dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang
dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9O huruf c
berupa:
a. pemutusan Akses; dan/ atau
b. memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik
untuk melakukan pemutusan Akses
terhadap Informasi Elektronik dan/atau
Dokumen
Elektronik tersebut.
Pasal
SK No 011734 A
96...
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents