FRESIDEN REPUBLIK INDONESTA -52- c. pengaturan penyelenggaraan d. pelindungan infrastruktur informasi vital; pengaturan manajemen risiko penyelenggaraan Sistem Elektronik; e. pengaturan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan pelindungan Sistem Elektronik; f. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pelindungan infrastruktur informasi vital; g. pembinaan dan pengawasan manajemen risiko penyelenggaraan Sistem Elektronik; h. pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan pelindungan Sistem Elektronik; i. penyelenggaraan pengdmanan Informasi Elektronik; j. penyelenggaraan penanganan insiden keamanan informasi; k. penyelenggaraan penanganan tanggap darurat; dan l. fungsi lain yang diperlukan untuk melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan. (21 Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui kerja sama dengan pihak lain. Pasal 95 Peran Pemerintah untuk melakukan pencegahan penyebarluasan dan penggunaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9O huruf c berupa: a. pemutusan Akses; dan/ atau b. memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan pemutusan Akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut. Pasal SK No 011734 A 96...

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents