FRESIDEN
REPUBLIK ]NDONESIA
-53Pasal 96
Pemutusan Akses dilakukan terhadap Informasi Elektronik
dan/ atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 95 dengan klasifikasi:
a. melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
b.
meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban
umum; dan
c.
memberitahukan cara atau menyediakan Akses terhadap
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang
memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Pasal 97
(1)
Masyarakat dapat mengajukan permohonan pemutusan
Akses Informasi Elektronik dan/atau Dokumen
Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96
kepada Menteri.
(21 Kementerian atau l,embaga terkait berkoordinasi dengan
Menteri untuk pemutusan Akses Informasi Elektronik
dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 96.
(3) Aparat penegak hukum dapat meminta pemutusan Akses
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 kepada Menteri.
(4) Lembaga peradilan dapat memerintahkan pemutusan
Akses Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen
Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96
kepada Menteri.
(5) Ketentuan mengenai tata cara permohonan pemutusan
Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai
dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri.
Pasal 98
(1)
Penyelenggara Sistem Elektronik wajib melakukan
pemutusan Akses terhadap Informasi Elektronik
dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 96.
(2) Penyelenggara . .
SK No 011735 A
.
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents