u PRESIDEN K INDONESIA -54(21 Penyelenggara Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup penyelenggara jasa Akses internet, penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi, penyelenggara konten, dan penyelenggara tautan yang menyediakan jaringan lalu lintas Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik. (3) Penyelenggara Sistem Elektronik yang tidak melakukan pemutusan Akses dapat dikenakan pertanggungjawaban hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan. (41 Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewajiban pemutusan Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri. Pasal 99 (1) Pemerintah menetapkan Instansi atau institusi yang memiliki Data Elektronik strategis yang wajib dilindungi. (21 Instansi atau institusi yang memiliki Data Elektronik strategis yang wajib dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (l ), meliputi: a. sektoradministrasi pemerintahan; b. sektor energi dan sumber daya mineral; c. sektortransportasi; d. sektor keuangan; e. sektor kesehatan; f. sektor teknologi informasi dan komunikasi; g. sektor pangan; h. sektor pertahanan; dan i. sektor lain yang ditetapkan oleh Presiden. (3) Instansi atau institusi yang memiliki Data Elektronik strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus membuat Dokumen Elektronik dan rekam cadang elektroniknya serta menghubungkannya ke pusat data tertentu untuk kepentingan pengamanan data. (41 Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban membuat Dokumen Elektronik dan rekam cadang elektroniknya serta menghubungkannya ke pusat data tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam peraturan kepala lembaga yang membidangi urusan keamanan siber. BAB SK No011736 A IX. . .

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents